Undang-Undang
yang mengatur tentang ketenagakerjan adalah Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja
adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar
hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan
sendiri maupun masyarakat.
Terdapat hak-hak pekerja yang telah dilindungi oleh
Undang-Undang, beberapa diantaranya adalah :
1. Hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Hak ini
diatur dalam pasal 6 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi
“Setiap
pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari
pengusaha”.
Hal ini berarti pengusaha harus memberikan hak dan
kewajiban pekerja tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, warna kulit,
keturunan, dan aliran politik.
2. Hak memperoleh pelatihan kerja. Hak ini diatur dalam pasal 11
UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi
“Setiap tenaga kerja berhak untuk
memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai
dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja”.
Hal
ini berarti selama bekerja pada suatu perusahaan maka setiap pekerja berhak
mendapatkan pelatihan kerja. Pelatihan kerja yang dimaksud merupakan pelatihan
kerja yang memuat hard skills maupun soft skills.
3. Hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja. Hak ini diatur
dalam pasal 18 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi
“Tenaga kerja
berhak memperoleh pengakuan komptensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja
yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan
kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja”.
Hal ini berarti setelah
pekerja mengikuti pelatihan kerja yang dibuktikan melalui sertifikat kompetensi
kerja maka perusaahaan/pengusaha wajib mengakui kompetensi tersebut.
4. Hak memilih penempatan kerja. Hak ini diatur dalam pasal 31 UU
No 13 Tahun 2003 yang berbunyi
“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan
kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan
memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”.
Hal
ini berarti setiap pekerja memiliki hak untuk memilih tempat kerja yang
diinginkan. Tidak boleh ada paksaan ataupun ancaman dari pihak pengusaha jika
pilihan pekerja tidak sesuai dengan keinginan pengusaha.
Beberapa hak diatas diharapkan dapat diterapkan baik oleh perusahaan atau pengusaha sehingga dapat
tercipta sistem usaha yang baik dan lancar.
No comments:
Post a Comment