Saturday, May 5, 2018

Perseroan Terbatas, Hukum Pidana, Hukum Perdata


Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas atau PT adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Kegiatan usaha yang dilakukan didasarkan pada modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 40 Tahun 2007.
Ada beberapa tahapan yang diperlukan dalam membangun PT , yaitu :

1.  Menyiapkan modal. Modal terbagi menjadi 2 yaitu, modal yang disiapkan dan modal yang disetor. Modal yang disetor biasanya 25% dari modal yang disiapkan.
2. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan
3. Membuat akta notaris
4. Membuat SKDU ( Surat Keterangan Domisili Usaha)
5. Membuat SIU ( Surat Ijin Usaha )

Setelah semua hal-hal diatas dipersiapkan, maka daftarkan data-data yang dibutuhkan ke Kemenkumham ( Kementerian Hukum dan HAM)

Hukum Pidana dan Hukum Perdata

Hukum pidana merupakan hukum antara pribadi dengan negara. Sebagai contoh : penipuan, pembunuhan, dsb. Sedangkan hukum perdata merupakan hukum yang mengatur antara pribadi dengan pribadi. Sebagai contoh : utang piutang, warisan, dsb.

Hukum Pidana pada proses pengadilan dilakukan melalui beberapa tahapan :
1. Penyelidikan (Pengumpulan data dan penyusunan BAW (Berita Acara Wawancara) dan BAI (Berita Acara Interview).
2. Penyidikan : dimulai ketika ternyata tersangka terbukti bersalah dan setelah itu mulai dilakukan produstisia. Prodistia adalah persiapan pemberkasan ke hukum (BAP = Berita Acara Pemeriksaan), telah ada tersangka)
3. Kejaksaan : pemeriksaan berkas-berkas dengan teliti dan seksama
4. Pengeluaran surat dakwaan yang menyatakan tersangka telah melanggar pasal.
5. Pengadilan Negeri : dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum
6. Sidang 1 = Disampaikannya dakwaan oleh JPU
7. Sidang 2 = Eksepsi --> Tanggapan dari terdakwa --> biasanya dilakukan 1 minggu setelah sidang pertama. Eksepsi : pengacara bisa menangkis tanggapan terdakwa.
8. Sidang 3 = Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum
9. Sidang 4 = Replik --> Tanggapan dari terdakwa --> Replik : Jaksa menjawab eksepsi dari pengacara
10. Sidang 5 = Duplix --> Tanggapan dari JPU lalu dijawab lagi oleh pengacara
11. Putusan sela 
12. Sidang 6 = Biasanya dilakukan kurang lebih 4-5 minggu. Sidang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari JPU yang memberatkan terdakwa. Terdakwa juga dapat memberikan saksi yang bertujuan untuk meringankan terdakwa.
13. Pemeriksaan barang bukti
14. Tuntutan JPU kepada terdakwa
15. Pledoi : Terdakwa memberikan pembelaan 
16. Replik (Tanggapan JPU terhadap Pledoi yang diberikan oleh terdakwa)
17. Putusan Hakim
18. Apabila terdakwa tidak puas dengan putusan maka dapat naik banding ke Pengadilan Tinggi yang selanjutnya naik lagi ke Kasasi dan dilakukan peninjauan kembali dengan disertai bukti baru.
19. Ditetapkan putusan akhir --> bersifat mutlak
20. Terdakwa dapat meminta keringanan terhadap sanksi hukuman yang diberikan --> Remisi.

Terdapat perbedaan proses pengadilan pada hukum pidana dan perdata yaitu  pada hukum pidana, pihak yang bersangkutan yaitu terdakwa harus hadir ke pengadilan tanpa diwakilkan. Sedangkan pada hukum perdata, kedua belah pihak dapat diwakilkan oleh pengacara

No comments:

Post a Comment

Siomay Jawa Barat

Siomay merupakan salah satu makanan yang berasal dari provinsi selatan Guangdong dan Guangxi di Cina. Siomay berasal dari bahasa Mandarin, ...