Perseroan Terbatas (PT)
Perseroan terbatas atau PT adalah suatu badan hukum yang
didirikan berdasarkan perjanjian. Kegiatan usaha yang dilakukan didasarkan pada
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 40 Tahun 2007.
Ada beberapa tahapan yang diperlukan dalam membangun PT , yaitu
:
1. Menyiapkan modal.
Modal terbagi menjadi 2 yaitu, modal yang disiapkan dan modal yang disetor.
Modal yang disetor biasanya 25% dari modal yang disiapkan.
2. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan
3. Membuat akta notaris
4. Membuat SKDU ( Surat Keterangan Domisili Usaha)
5. Membuat SIU ( Surat Ijin Usaha )
Setelah semua hal-hal diatas dipersiapkan, maka daftarkan
data-data yang dibutuhkan ke Kemenkumham ( Kementerian Hukum dan HAM)
Hukum Pidana dan Hukum Perdata
Hukum pidana merupakan hukum antara pribadi dengan negara.
Sebagai contoh : penipuan, pembunuhan, dsb. Sedangkan hukum perdata merupakan
hukum yang mengatur antara pribadi dengan pribadi. Sebagai contoh : utang
piutang, warisan, dsb.
Hukum Pidana pada proses pengadilan dilakukan melalui beberapa
tahapan :
1. Penyelidikan (Pengumpulan data dan penyusunan BAW (Berita
Acara Wawancara) dan BAI (Berita Acara Interview).
2. Penyidikan : dimulai ketika ternyata tersangka terbukti
bersalah dan setelah itu mulai dilakukan produstisia. Prodistia adalah persiapan pemberkasan ke hukum (BAP
= Berita Acara Pemeriksaan), telah ada tersangka)
3. Kejaksaan : pemeriksaan berkas-berkas dengan teliti dan seksama
4. Pengeluaran surat dakwaan yang menyatakan tersangka telah
melanggar pasal.
5. Pengadilan Negeri : dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum
6. Sidang 1 = Disampaikannya dakwaan oleh JPU
7. Sidang 2 = Eksepsi --> Tanggapan dari terdakwa --> biasanya dilakukan 1 minggu setelah sidang pertama. Eksepsi : pengacara bisa menangkis tanggapan terdakwa.
8. Sidang 3 = Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum
9. Sidang 4 = Replik --> Tanggapan dari terdakwa --> Replik : Jaksa menjawab eksepsi dari pengacara
10. Sidang 5 = Duplix --> Tanggapan dari JPU lalu dijawab lagi oleh pengacara
11. Putusan sela
12. Sidang 6 = Biasanya dilakukan kurang lebih 4-5 minggu. Sidang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari JPU yang memberatkan
terdakwa. Terdakwa juga dapat memberikan saksi yang bertujuan untuk meringankan
terdakwa.
13. Pemeriksaan barang bukti
14. Tuntutan JPU kepada terdakwa
15. Pledoi : Terdakwa memberikan pembelaan
16. Replik (Tanggapan JPU terhadap Pledoi yang diberikan oleh
terdakwa)
17. Putusan Hakim
18. Apabila terdakwa tidak puas dengan putusan maka dapat naik
banding ke Pengadilan Tinggi yang selanjutnya naik lagi ke Kasasi dan dilakukan peninjauan
kembali dengan disertai bukti baru.
19. Ditetapkan putusan akhir --> bersifat mutlak
20. Terdakwa dapat meminta keringanan terhadap sanksi hukuman
yang diberikan --> Remisi.
Terdapat perbedaan proses pengadilan pada hukum pidana
dan perdata yaitu pada hukum pidana, pihak
yang bersangkutan yaitu terdakwa harus hadir ke pengadilan tanpa diwakilkan.
Sedangkan pada hukum perdata, kedua belah pihak dapat diwakilkan oleh pengacara
No comments:
Post a Comment