Saturday, May 12, 2018

SISTEM MANAJEMEN HALAL



Sistem Manajemen Halal
Sistem Manajemen Halal merupakan sistem manajemen yang secara objektif dapat menjamin kehalalan produk dari mulai bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen. Sehingga, saat sampai di tangan konsumen, produk tersebut masih halal dan aman untuk dikonsumsi. Di Indonesia Sistem Manajemen Halal diberlakukan dan disertifikasi oleh lembaga LMPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat - obatan, dan Kosmetika). Penerapan sistem manajemen halal yang dimaksud di Indonesia adalah bagi produsen yang memegang sertifikat halal, maka kehalalan produk tersebut harus dijamin sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI dan dapat dipertanggung jawabkan kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia).
Proses Pembuatan Sertifikasi Halal
Sertifikasi Halal merupakan proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan jaminan bahwa bahan, proses pembuatan, hingga ke tangan konsumen memenuhi standarisasi dari LPPOM MUI. Berikut adalah tahapan dari proses sertifikasi halal:
     1. Pelatihan Sistem Jaminan Halal
Perusahaan harus memahami kriteria Sistem Jaminan Halal (HAS 23000) dan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LPPOM MUI. Selain itu, perusahaan perlu melakukan sosialisasi dan penyuluhan bagi seluruh personel perusahaan yang pekerjaannya mempengaruhi status kehalalan produk. Pelatihan ini dapat dilakukan oleh LPPOM MUI atau dari perusahaan itu sendiri

     2. Terima Pendaftaran
Syarat yang harus dipenuhi untuk pendaftaran Sertifikasi Halal : daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, Manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal. Untuk perusahaan yang belum memiliki sertidikat halal dari MUI maka diperlukan Dokumen Sistem Jaminan Halal berupa surat pernyataan di atas materai bahwa perusahaan bersedia menyerahkan Manual SJH paling lambah 6 bulan setelah terbitnya Sertifikat Halal. Untuk Manual SJH, minimal berisikan klausul kebijakan halal, struktur manajemen halal, dan ruang lingkup penerapan SJH. Kebijakan halal merupakan  pernyataan tertulis tentang komitmen  perperusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten. Cakupanya meliputi konsistensi dalam penggunaan dan pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta dalam proses produksi halal.  

3.  Tentukan pembayaran
SJH dapat diterapkan pada berbagai jenis industri pangan, kosmetik, obat dengan skala kecil ataupun besar. Biaya pendaftaran Sertifikasi Halal sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk perusahaan besar dikenakan biaya 2,5 jt sampai 3 jt. Sedangkan perusahaan kecil dikenakan 1,5 jt sampai 2 jt.

4.  Pre-audit
Dilakukan oleh pihak internal sebelum audit untuk melihat dan memperbaiki hal - hal yang belum sesuai. Tujuannya adalah untuk melihat kesesuaian SJH perusahaan dengan standar yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI, mendeteksi penyimpangan yang terjadi dan menentukan tindakan perbaikan, pencegahan, serta perbaikan tentang permasalahan yang terjadi dalam perusahaan. Nantinya audit akan dilakukan oleh pihak yang diangkat oleh LPPOM MUI.

5.   Audit lapangan
Audit dilakukan setelah pembayaran pendaftaran sertifikasi dan pre-audit sudah terpenuhi. Audit adalah suatu pemeriksanaan yang independen, sistematis, dan fungsional untuk menentukan apakah aktivitas dan luaran yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang dilaksanakan. Audit yang dilakukan adalah audit produk dan audit SJH. Audit produk dilakukan terhadap produk dari mulai proses produksi, fasilitas, dan bahan baku yang digunakan.Untuk Audit SJH, dilakukan terhadap implementasi SJH pada perusahaan pemegang Sertifikat Halal, apakah halal tersebut masih dijalankan.
6.   Evaluasi pasca-audit
Dari hasil audit yang dilakukan, hal - hal yang belum sesuai disesuaikan lagi dan yang sudah sesuai harus dimonitor, supaya segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan dari LPPOM MUI. Semua  bentuk tindakan  perbaikan dilakukan oleh  perusahaan dengan dibuatkan  berita acara serta laporannya  dan terdokumentasikan dengan baik.
7.   Rapat komisi fatwa
Menentukan apakah perusahaan tersebut layak tersertifikasi halal atau tidak. Para ulama akan memutuskan apakah perusahaan tersebut benda dan prosesnya masuk dalam hukum islam atau tidak.
8.   Sertifikasi halal
Sertifikat halal yang didapatkan berlaku selama dua tahun, berisikan peryataan tertulis dari LPPOM MUI bahwa pemegan sertifikat halal MUI telah mengimplemetasikan SJH sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI.
9.   Inspeksi mendadak
SJH harus dipantau terus menerus, dan dikaji dalam periode tertentu untuk mengontrol dan terus memberikan arah yang benar bagi para pemegang sertifikat halal. Dilakukan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, biasanya satu tahun.

No comments:

Post a Comment

Siomay Jawa Barat

Siomay merupakan salah satu makanan yang berasal dari provinsi selatan Guangdong dan Guangxi di Cina. Siomay berasal dari bahasa Mandarin, ...