Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu badan hukum yang
melakukan kegiatan usaha. Penggunaan modal untuk kegiatan usaha adalah bentuk
persekutuan modal dari para pendiri
perusahaan dan investor. Dalam penediriannya harus memenuhi berbagai
persyaratan yang terdapat Undang-Undang dan peraturan yang berlaku yaitu Undang
Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang merupakan undang undang yang membahas tentang
perseroan terbatas. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 UUPT Organ Perseroan
Terbatas terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan
Komisaris.
RUPS
RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang
tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan
dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.
- Minimal dilakukan setahun sekali ( laporan perhitungan laba rugi anggaran dasar)
- Terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS luar biasa
- Diperlukan kehadiran sebesar lebih 50% dan seluruh saham yang telah dikeluarkan
- Keputusan rapat minimal harus disetujui oleh minimal 50% dari jumlah suara sah dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut
Direksi
Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan
bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan.
Dewan Komisaris
Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas
melakukan pengawasan sesuai anggaran dasar perseroan.
PT terbagi menjadi 2
jenis yaitu :
1. PT Tertutup : pemilik modalnya merupakan pemegang saham
yang masih saling mengenal satu sama lainnya, misalnya anggota keluarga,
sahabat, kenalan, dan tetangga yang pendiriannya tunduk pada UUPT.
2. PT Terbuka : pemilik modalnya merupakan pemegang saham
yang sudah tidak saling mengenal lagi bahkan melintasi batas negara.
Tata cara mendirikan
PT :
1. Mengajukan nama perseroan dengan memberikan kuasa kepada
notaris untuk pembuatan akta notaris dengan melengkapi kelengkapan dokumen yang
disediakan
2. Secara elektronik mengajukan permohonan kepada
Kementerian dengan mengisi formulir yang disediakan memuat nama dan tempat
kedudukan perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, maksud, tujuan, dan
kegiatan usaha perseroan, jumlah modal dasar, dan berbagai informasi lainnya
3. Permohonan dapat diajukan secara individu atau oleh
notaris dengan menggunakan surat kuasa pada halaman resmi dari Kementerian
Hukum dan HAM dan harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak tanggal akta
pendirian perseroan. Setelah 14 hari, jika seluruh berkas dan persyaratan
disetujui maka Menteri akan menerbitkan hasil pengesahan yang telah
ditandatangani.
No comments:
Post a Comment