Saturday, July 7, 2018

PERSEROAN TERBATAS (PT)


Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu badan hukum yang melakukan kegiatan usaha. Penggunaan modal untuk kegiatan usaha adalah bentuk persekutuan modal dari para  pendiri perusahaan dan investor. Dalam penediriannya harus memenuhi berbagai persyaratan yang terdapat Undang-Undang dan peraturan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang merupakan undang undang yang membahas tentang perseroan terbatas. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 UUPT Organ Perseroan Terbatas terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

RUPS
RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.
  • Minimal dilakukan setahun sekali ( laporan perhitungan laba rugi anggaran dasar)
  • Terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS luar biasa
  • Diperlukan kehadiran sebesar lebih 50% dan seluruh saham yang telah dikeluarkan
  • Keputusan rapat minimal harus disetujui oleh minimal 50% dari jumlah suara sah dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut

Direksi
Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan.

Dewan Komisaris
Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan sesuai anggaran dasar perseroan.

PT terbagi menjadi 2 jenis yaitu :
1. PT Tertutup : pemilik modalnya merupakan pemegang saham yang masih saling mengenal satu sama lainnya, misalnya anggota keluarga, sahabat, kenalan, dan tetangga yang pendiriannya tunduk pada UUPT.
2. PT Terbuka : pemilik modalnya merupakan pemegang saham yang sudah tidak saling mengenal lagi bahkan melintasi batas negara.

Tata cara mendirikan PT :
1. Mengajukan nama perseroan dengan memberikan kuasa kepada notaris untuk pembuatan akta notaris dengan melengkapi kelengkapan dokumen yang disediakan
2. Secara elektronik mengajukan permohonan kepada Kementerian dengan mengisi formulir yang disediakan memuat nama dan tempat kedudukan perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, maksud, tujuan, dan kegiatan usaha perseroan, jumlah modal dasar, dan berbagai informasi lainnya
3. Permohonan dapat diajukan secara individu atau oleh notaris dengan menggunakan surat kuasa pada halaman resmi dari Kementerian Hukum dan HAM dan harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak tanggal akta pendirian perseroan. Setelah 14 hari, jika seluruh berkas dan persyaratan disetujui maka Menteri akan menerbitkan hasil pengesahan yang telah ditandatangani.

No comments:

Post a Comment

Siomay Jawa Barat

Siomay merupakan salah satu makanan yang berasal dari provinsi selatan Guangdong dan Guangxi di Cina. Siomay berasal dari bahasa Mandarin, ...