Hukum Perdata merupakan sekumpulan aturan yang mengatur hak serta kepentingan antara individu dalam sebuah masyarakat.
Langkah2 Perdata Perjanjian
1. Sidang dinyatakan dibuka/terbuka
2. Kedua belah pihak dipersilahkan masuk
3. Pemeriksaan kedua belah pihak ( surat kuasa ataupun
surat ijin praktik dari advokat)
4. Kedua belah dipersilahkan menyelesaikan masalah dengan
damai
5. Majelis hakim menawarkan mediator dari lingkungan PN atau luar
6. Jika tidak tercapai perdamaiaan maka dilanjutkan
dengan pembacaan surat dari penggugat
7. Jika tercapai perdamaian : dibacakan akte perdamaian
: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
8. Apabila tidak ada perubahan acara selanjutnya ada jawaban dari tergugat ( eksepsi, bantahan, permohonan keputusan provisional,
gugatan rekonvensi)
9. Jika ada gugatan rekonvensi , maka tergugat juga berposisi
sebagai penggugat rekonvensi
10. Repliks dari penggugat, apabila didugat rekonvensi maka ia berperan sebagai tergugat rekonvensi
11. Pada saat surat menyurat, ada kemungkinan gugatan intervensi
(voeging, vrijwaring)
12. Sebelum pembuktian, ad kemungkinan munculnya putusan
sela (putusan proviosinil, putusan dikabulkannya eksepsi absolut, atau gugatan intervensi)
13. Pembuktian
14. Dimulai dari penggugat – surat bukti dan saksi
15. Dilanjutkan oleh tergugat – surat bukti dn saksi
16. Apabila diperlukan, majelis hakim dapat melakukan
pemeriksaan setempat
17. Kesimpulan masing-masing pihak
18. Musyawarah majelis hakim
19. Pembacaan putusan majelis hakim
20. Isi putusan majelis hakim ( gugatan diterima,
ditolak/tidak dpt diterima)
No comments:
Post a Comment