Dalam industry pangan, pasti terdapat sebuah peraturan yang
mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan pangan. Peraturan Pangan dimuat
dalam UU yang berlaku, yaitu :
1. UU Perseroan Terbatas : meliputi peraturan
untuk ijin usaha perusahaan perseroan terbatas dan persyaratannya
2. UU Ketenagakerjaan : meliputi peraturan
mengenai upah minimum kabupaten/kota, kontrak kerja, BPJS, dsb.
3. UU Pajak : meliputi peraturan PPh gaji
karyawan, PPh perusahaan, dan PPn.
4. UU Perdagangan: meliputi peraturan
perdagangan.
5. UU Perbankan: meliputi peraturan peminjaman
uang, dsb.
6. UU Perdata: meliputi perjanjian jual beli,
sewa/beli/kontrak rumah.
7. UU Pengangguan: meliputi peraturan mengenai
surat bebas gangguan dengan tetangga, RT, dan RW.
8. UU Hak Cipta: meliputi peraturan merek
dagang, hak paten, dsb.
9. Sertifikasi Halal: sertifikasi halal saat
ini tidak hanya dikeluarkan oleh MUI tapi perkembangan terakhir dikeluarkan
oleh MU.
10. UU Pasar: meliputi ekspor impor produk
perusahaan.
Selain itu, terdapat juga sertifikasi halal.
Sertifikasi halal berhubungan dengan beberapa produk seperti produk makanan dan
kosmetik. Pada kosmetik, hal ini berkaitan dengan bahan-bahan yang dipakai
dalam pembuatan kosmetik ( halal/non halal), khusunya produk lipstick yang
bersentuhan langsung dengan bibir.
Tidak hanya itu, terdapat juga sebuah Lembaga yang
disebut Badan hukum. Badan hukum merupakan personifikasi atau perorangan
dari suatu lembaga sehingga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana sama seperti
seseorang di mata hukum. Hal ini membuat suatu perusahaan dapat berwenang untuk
bertransaksi seperti orang, sebagai contoh : yayasan, rumah sakit, perseroan
terbatas, dsb.
No comments:
Post a Comment